Menaikkan Iuran BPJS di Tengah Covid-19

SALAH satu kebijakan dari Presiden Joko Widodo di tengah hangatnya pandemi covid-19 adalah kembali dinaikan iuran BPJS yang sebelumnya sempat diturunkan beberapa bulan lalu. Kebijakan tertebut termaktub dalam Perpres nomer 64 tahun 2020, yang menjelaskan bahwa iuran berlaku untuk kelas I dan kelas II terlebih dulu. Sementara iuran kelas III baru akan naik pada tahun 2021 mendatang.

Dilansir merdeka.com (13/05/202), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya, kenaikan iuran ini demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.

Ironi dan sungguh miris, saat ini masyarakat tengah kesulitan menghadapi pandemi wabah covid-19, namun pemerintah justru menaikkan iuran BPJS. Di tengah sulitnya perekonomian yang dihadapi masyarakat pemerintah seharusnya memberikan jaminan kesehatan yang layak dan gratis, malah justru sebaliknya. Bahkan pernyataan Menteri Keuangan, sri Mulyani, sama sekali tidak merasa berempati terhadap masyarakat yang terimbas kepada wabah covid-19 ini. Dia  mengatakan bila ada yang keberatan dari peserta kelas I dan II dengan kenaikan iuran tersebut, maka ia mempersilahkan mereka untuk turun ke kelas III.

“Ya, kalau memang gak kuat turun aja ke kelas III (di mana iurannya) Rp25.500, gitu kan?” tanya sang menteri”. (www.idntimes.com)
Menaikkan premi BPJS di tengah wabah adalah kebijakan zolim sistem kapitalis sekuler yang tidak punya hati. Pandemi belum berakhir, bahkan kurva kasus positif covid-19 masih menanjak hingga perekonomian makin terpuruk, rakyat bukan hanya berjuang melawan covid-19, namun juga harus tertatih terhadap kebijakan baru ini. Dengan ini, sungguh para penguasa semakin terlihat jelas bahwa mereka hanyalah pemalak rakyatnya.

Dalam ukuran kapitalistik, Negara memang tidak wajib memberikan layanan kesehatan gratis bagi rakyat. Negara hanya bertugas membuat mekanisme agar bisa mempertemukan kepentingan penyedia fasilitas kesehatan (dokter, RS, industri farmasi) dan kebutuhan rakyat sebagai konsumen layanan kesehatan. Setiap layanan berkompensasi biaya.

Sedangkan Negara hanya bertanggungjawab dengan membiayai sekelompok masyarakat yang berstatus miskin sesuai kesanggupan anggaran yang diakui Negara. Kezholiman ini sangat jelas merugikan rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah. Rakyat sudah sangat terbebani dengan mahalnya kebutuhan hidup apalagi ditengah pandemi ini, dan sekarang harus ditambah lagi dengan naiknya premi BPJS. Kacaunya tata kelola BPJS adalah bukti Negara tidak mampu mengurusi kesehatan rakyat. BPJS bukan solusi kesehatan rakyat, namun sebaliknya hanya menjadi pemalak rakyat yang semakin menyengsarakan. Yang dinaikkan hanyalah iuran namun untuk pelayanannya sangatlah minim.

Inilah buah dari system Kapitalis-sekuler, ketika pengaturan urusan rakyat dikelola dalam bingka kapitalistik yang standarnya hanyalah untung rugi, maka tidak masalah jika harus memalak rakyat dengan angka yang terus berubah. Jaminan kesehatan yang seharusnya diurus seratus persen oleh pemeintah, kini menjadi beban berat bagi masyarakat. Jaminan kesehatan yang seharusnya diatur dan diberikan oleh pemerintah secara gratis dan mudah kepada masyarakat. Namun dalam sistem kapitalis-sekuler negara berlepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas urusan pribadi rakyatnya, karena urusan pribadi rakyat adalah urusan mereka sendiri. Negara tidak mempunya kewajiban untuk jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan rakyat yang lain.

Negara telah memindahkan tanggungjawab ini ke pundak rakyat.
Berbeda dengan cara Islam menangani. Islam mewajibkan negara (khilafah) menjadi tempat rakyat mencari solusi. Kebutuhan mendasar rakyat terhadap kesehatan menjadi tanggung jawab Negara untuk melayani. Memang benar bahwa tidak ada kebaikan dan kesejahteraan tanpa ditegakkannya aturan yang berlandaskan aqidah dan tidak menjalankan syari’at Allah. Yang benar menurut sya’riat Islam, BPJS harus dihapuskan secara total, termasuk pemungutan dana dari masyarakat sebab negara sudah wajib menjamin kesehatan secara gratis. Pelayanan terbaik bukan hanya besifat manusiawi, namun menjadi salah satu misi penyelenggaraan Negara. Semua penguasa dalam mengurusi urusan rakyat mencari cara agar bisa memberi dengan standar tertinggi, bukan karena kompensasi materi. Para penguasa takut azab bila tak sukses dalam pelayanan kepada rakyat.

Dahulu di masa Rasulullah SAW sebagai kepala negara, beliau telah menjamin kesehatan seluruh rakyatnya, dengan menyediakan thabib (dokter) tanpa memungut biaya sepeserpun dari rakyatnya. Beliau adalah penguasa yang tidak egois hanya memikirkan Kesehatan dirinya saja. Bahkan Rasulullah saw pernah dihadiahi seorang dokter oleh raja Mauquqis. Beliau tidak menjadikan dokter itu sebagai dokter pribadi. Melainkan menjadikan dokter itu sebagai dokter bagi rakyatnya. Kesehatan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh penguasa untuk rakyatnya, tanpa adanya kompensasi harga. Kewajiban Negara (khilafah) untuk membebaskan rakyat dari beban pungutan demi penyelenggaraan negara dan pelayanan kebutuhan dasar publik. Pemasukan individu dari bekerja atau sumber lainnya hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar individu dan keluarga. Sedangkan kesehatan, pendidikan dan keamanan adalah tanggungjawab secara penuh dari penguasa kepada rakyat, bahkan itu didapatkan secara mudah dan gratis.

Negara akan mengelola kekayaan public berupa kekayaan SDA dengan amanah untuk menyejahterakan rakyat bukan untuk menguntungkan para pemilik koorporasi. Model penyelenggaraan Negara sesuai resep Islam menjadikan kehidupan rakyat ringan, jauh dari stes dan tidak mudah sakit. Pun kehidupan rakyat akan kembali menjadi sejahtera jika para penguasa kembali mengikuti yang dilakukan Rasulullah saw yaitu menjalankan seluruh aturan islam yang diterapkan dibawah institusi Khilafah Iislamiyah. Yang menjadikan Islam kaffah sebagai dasar negaranya. Wallahu’alam bissawab.

Oleh: Evi Desi Said, S.Pd/Pemerhati Sosial